Veritask Luncurkan AiYU Generasi Terbaru, Ungguli Model AI Generik

Apa yang diumumkan Veritask tentang AiYU

Veritask mengklaim AiYU generasi terbaru unggul atas model AI generik dalam pengujian internal pertanyaan hukum Indonesia. Sistem AI hukum ini dirancang untuk konteks regulasi Indonesia. Menurut laporan NasionalNews, Veritask membandingkan AiYU dengan tiga model AI serbaguna melalui 150 pertanyaan hukum Indonesia.

Dalam pengujian internal tersebut, Veritask menilai ketepatan dasar hukum, relevansi sitasi, serta pemahaman konteks regulasi Indonesia.

Angka itu adalah hasil pengujian internal Veritask, bukan evaluasi independen lintas seluruh jenis pekerjaan hukum. Karena itu, klaim keunggulan AiYU perlu dibaca dalam batas yang jelas: jenis pertanyaan, kriteria penilaian, sumber hukum, serta cara setiap jawaban dinilai akan memengaruhi hasil akhir.

Menurut NasionalNews, Veritask mempublikasikan metodologi dan hasil uji pada laporan yang dirujuk sebagai veritask.link/report. Calon pengguna dapat menjadikan laporan tersebut sebagai titik awal untuk memeriksa cakupan pertanyaan, pembanding yang dipakai, dan definisi skor akurasi sebelum memilih sistem AI untuk pekerjaan legal.

Mengapa AI hukum perlu diuji berbeda dari AI generik

AI generik dibuat untuk banyak topik. AI hukum khusus domain diarahkan pada istilah, hierarki peraturan, perubahan ketentuan, dan status keberlakuan regulasi. Menurut NasionalNews, AiYU dibangun untuk memahami unsur-unsur tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Perbedaan ini penting karena jawaban legal yang terdengar rapi belum tentu dapat dipakai. Risiko utamanya adalah dasar hukum keliru, sitasi tidak relevan, atau aturan yang dirujuk sudah tidak berlaku. NasionalNews menempatkan masalah ini sebagai salah satu alasan pengujian AiYU berfokus pada ketepatan dasar hukum dan relevansi sitasi, bukan kelancaran jawaban saja.

Sebagai ilustrasi hipotetis, tim legal perusahaan menerima pertanyaan tentang kewajiban pada peraturan tertentu. AI dapat membantu menemukan pasal dan merangkum konteks. Staf hukum kemudian membuka naskah peraturan, memeriksa apakah ketentuannya masih berlaku, menilai hubungan pasal dengan fakta kasus, lalu memutuskan apakah draf jawaban layak dipakai.

Workflow tersebut menunjukkan ukuran yang lebih berguna daripada sekadar jawaban cepat. Sistem perlu menyediakan sumber yang bisa ditelusuri, pengguna perlu memahami batas tugas AI, dan hasil yang memengaruhi nasihat atau keputusan hukum tetap harus melewati pemeriksaan manusia.

Data, sitasi, dan agentic AI di balik klaim AiYU

Menurut NasionalNews, AiYU menggunakan Indonesian Legal Corpus yang diklaim mencakup 99% regulasi Indonesia. Angka tersebut merupakan klaim perusahaan yang dikutip NasionalNews, sehingga pengguna tetap perlu menilai cakupan dokumen yang relevan dengan kebutuhan mereka sendiri.

Nilai praktis sistem AI hukum tidak hanya terletak pada cakupan data. NasionalNews melaporkan bahwa setiap jawaban AiYU disertai pasal, sumber, dan status keberlakuan yang dapat diperiksa pengguna. Fitur seperti ini membantu pengguna berpindah dari jawaban AI ke naskah hukum yang menjadi dasarnya.

AiYU juga disebut memakai teknologi agentic AI. Dalam konteks laporan NasionalNews, istilah ini merujuk pada kemampuan AI merencanakan dan menjalankan serangkaian langkah melalui orkestrasi. Ini berbeda dari automation berbasis aturan tetap, misalnya formulir masuk lalu data dikirim ke CRM, serta berbeda pula dari chatbot yang hanya menjawab satu pertanyaan dalam satu percakapan.

Namun, kemampuan melakukan beberapa langkah tidak berarti AI boleh membuat keputusan hukum tanpa batas. Andaikan sistem diminta menyiapkan ringkasan regulasi, sistem dapat mencari sumber, mengelompokkan ketentuan, lalu menyusun draf dengan sitasi. Persetujuan untuk memakai draf tersebut tetap berada pada peninjau manusia yang memahami perkara, risiko, dan konsekuensi hukumnya.

Cara mengevaluasi AI hukum sebelum dipakai dalam workflow

Mulailah dari pekerjaan yang ingin dibantu, bukan dari skor model. Petakan tugasnya: pencarian regulasi, pengecekan status aturan, penyusunan ringkasan, penyiapan draf, atau pencarian dasar hukum. Setelah itu, tentukan keluaran mana yang hanya boleh menjadi bahan riset dan keluaran mana yang memerlukan pemeriksaan wajib sebelum dipakai.

Buat uji terbatas menggunakan pertanyaan yang benar-benar muncul dalam pekerjaan internal. Misalnya, kumpulkan pertanyaan tentang regulasi yang sering berubah, kewajiban kepatuhan, atau pasal yang kerap dirujuk tim. Bandingkan jawaban AI dengan naskah sumber, lalu catat kesalahan pada dasar hukum, status aturan, sitasi, dan konteks.

Tetapkan pula batas akses dan tanggung jawab. Dokumen apa yang boleh dimasukkan ke sistem? Siapa yang berhak memeriksa jawaban? Kapan AI hanya boleh memberi draf? Kapan hasil harus diteruskan kepada konsultan hukum atau peninjau internal? Pertanyaan ini perlu dijawab sebelum AI terhubung ke proses kerja yang lebih luas.

Menurut NasionalNews, AiYU telah digunakan oleh lebih dari 5.000 pengguna dari kalangan in-house counsel, advokat, dan konsultan hukum. Angka penggunaan tersebut tidak membuktikan kecocokan untuk setiap organisasi. Kecocokan tetap perlu diuji pada sumber hukum, jenis perkara, prosedur persetujuan, dan standar dokumentasi yang berlaku di masing-masing tim.

Kesalahan yang perlu dihindari saat menilai AI hukum

Kesalahan pertama adalah memperlakukan satu skor uji sebagai jaminan akurasi untuk semua kebutuhan. Hasil 150 pertanyaan dapat memberi sinyal awal, tetapi belum otomatis mewakili pertanyaan kontrak, kepatuhan internal, sengketa, atau regulasi sektoral yang berbeda.

Kesalahan kedua adalah berhenti pada jawaban AI tanpa membuka sumbernya. Sitasi berguna bila pengguna memeriksa pasal, dokumen asal, serta status keberlakuannya. Jika sumber tidak dapat ditelusuri atau konteksnya tidak sesuai, jawaban sebaiknya tidak dipakai sebagai dasar keputusan.

Kesalahan berikutnya adalah membiarkan sistem bertindak tanpa jalur persetujuan. Untuk tugas berisiko rendah, AI dapat membantu menyiapkan daftar sumber atau draf ringkasan. Untuk rekomendasi yang dapat memengaruhi tindakan hukum, tetapkan peninjau manusia, catatan pemeriksaan, dan batas kewenangan yang jelas.

Langkah berikutnya: ambil sepuluh pertanyaan hukum yang paling sering muncul di tim Anda. Uji sistem pada pertanyaan tersebut, periksa setiap sitasi terhadap naskah asli, kelompokkan jenis kesalahannya, lalu putuskan tugas mana yang layak dibantu AI dan tugas mana yang tetap harus dikerjakan atau disetujui peninjau hukum.

Artikel ini membahas informasi produk dan klaim pengujian yang dilaporkan media. Artikel ini bukan nasihat hukum.